AnggotaDewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologipancasila(BPIP) periode 2022 2027Said Aqil Sirojmenegaskan kelompok masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila harus ditindak tegas. Hal ini disampaikan Said Aqil menanggapi penangkapan pimpinan kelompok Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja pada Selasa (7/6/2022). Bahkan, Said Aqil juga meminta aparat untuk tidak memberikan toleransi sedikitpun kepada mereka.
"Aparat harus menindak tegas, tidak boleh mentolelir sedikitpun," kata Said Aqil dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (8/6/2022). Said Aqil juga meminta semua pihak untuk waspada akan idelogi khilafah yang dianut kelompok Khilafatul Muslimin ini. Menurut Said Aqil, meski organisasinya telah dilarang atau dibubarkan, ideologi khilafah yang mereka anut tersebut akan tetap ada.
Untuk itu, lanjut Said Aqil, ideologi ini lah yang perlu diwaspadai. "Karena walaupun organisasinya sudah dilarang, dibubarkan, ideologinya masih. Itu yang harus kita waspadai," ungkap Said Aqil. Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholis Nafis berpendapat bahwa penangkapan pimpinan kelompok Khilafatul Muslimin memang bisa mencegah terjadinya ekstrimisme.
Namun, mengubah paham atau ideologi khilafah yang sebelumnya mereka anut menjadi ideologi Pancasila, membutuhkan proses yang panjang. Karena harus melalui proses penyadaran, dialog, pemberian narasi, hingga bimbingan umat. "Oleh karena itu, dengan ditangkapnya itu mungkin bisa menyelesaikan dari terjadinya ekstrimisme. Tetapi mengubah paham itu harus dengan penyadaran, dialog, memberikan narasi, dan juga bimbingan umat," kata Cholil.
Cholil menilai bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian bagi para penganut ideologi khilafah tersebut. Yakni dengan membuat program program yang bisa mengembalikan ideologi mereka menjadi ideologi Pancasila. Menurut Cholil, mereka adalah anak bangsa yang salah berpikir dan salah memahami bagaimana konteks kebangsaan Indonesia.
"Mungkin juga ini menjadi koreksi bagi saya sebagai Ketua MUI dan juga kita semua yang mendakwah harus bisa menyapa mereka agar tidak disapa oleh orang lain yang memiliki ideologi berbeda." "Dan kewajiban kita negara juga memberikan perhatian, program programnya bagaimana mengembalikan mereka. Karena mereka juga anak bangsa yang salah berpikir dan salah memahami tentang bagaimana konteks kebangsaan kita," ugkapnya. Berdasarkan penyelidikan pascapenangkapan, Polda Metro Jaya mengungkap bahwa ormas Khilafatul Muslimin memiliki pandangan ideologi tersendiri.
Diketahui jika ormas ini berniat untuk mengganti Pancasila dengan Khilafah seusai pandangan ideologis yang dianut seluruh anggota dan pengurus Khilafatul Muslimin. "Kelompok ini ingin mengganti dan menawarkan Khilafah sebagai pengganti Pancasila. Tentu hal ini bertentangan dengan UU Dasar 1945," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (7/6/2022). Zulpan menuturkan, Polda Metro Jaya dalam menangani kasus ini tak hanya berfokus pada viralnya aksi konvoi Khilafah beberapa waktu lalu.
Lebih dari itu, berdasarkan profiling penyidik, ormas tersebut memiliki tujuan untuk mengganti dasar negara. "Semuanya itu bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana yang tercantum dalam website mereka. Di situ jelas, bahwa organisasi ini ingin mengganti ideologi Pancasila, kami Polda Metro tidak hanya menyidik konvoi semata tapi tindakan yang bertentangan dengan Pancasila," tutur Zulpan. Dalam kasus ini, Abdul Qadir dijerat pasal berlapis karena bertanggung jawab atas sepak terjang Khilafatul Muslimin.
Ia dijerat Pasal 59 Ayat 4 juncto Pasal 82 Ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Tak hanya itu, Abdul Qadir juga disangkakan Pasal 14 Ayat 1 dan 2, dan atau Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. "Di mana ancaman yang dikenakan minimal 5 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara," kata Zulpan.
